Tekanan Global Jadi Pemicu Utama Ancaman PHK, Pemerintah Pastikan Harga Gas Bukan Satu-satunya Penyebab

HERO JURNAL MEDIA, – JAKARTA – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri nasional dinilai tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan harga gas bumi. Pemerintah menegaskan bahwa kondisi dunia usaha saat ini dipengaruhi oleh berbagai tekanan ekonomi global dan domestik yang terjadi secara bersamaan, mulai dari perlambatan permintaan pasar, gejolak geopolitik internasional, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah terus melakukan langkah-langkah mitigasi guna mencegah meluasnya PHK di berbagai sektor industri. Menurutnya, persoalan yang dihadapi pelaku usaha jauh lebih kompleks dibandingkan hanya persoalan biaya energi.

"Tekanan terhadap industri berasal dari banyak faktor. Konflik geopolitik global memengaruhi harga energi, daya beli masyarakat mengalami perlambatan, biaya produksi meningkat akibat pelemahan rupiah, serta adanya relokasi investasi ke negara lain. Semua faktor tersebut saling berkaitan," ujarnya dalam konferensi pers daring.

Pemerintah Intensif Lakukan Mitigasi PHK

Said menjelaskan pemerintah bersama kementerian terkait terus melakukan pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan yang menghadapi tekanan operasional agar tidak melakukan PHK secara besar-besaran.

Ia juga meluruskan berbagai informasi yang beredar mengenai jumlah pekerja yang terkena PHK. Menurutnya, data yang beredar masih harus diverifikasi karena sebagian merupakan pekerja yang kontraknya telah berakhir atau sedang menjalani proses penyelesaian hubungan industrial.

Pemerintah, lanjutnya, berupaya memaksimalkan dialog antara perusahaan dan pekerja sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme perundingan sebelum berujung pada pemutusan hubungan kerja.

Sejumlah Perusahaan Berhasil Ditekan dari Relokasi

Dalam upaya menjaga lapangan pekerjaan, pemerintah mengklaim berhasil melakukan negosiasi dengan sejumlah perusahaan yang berencana memindahkan kegiatan produksinya ke luar negeri.

Salah satu contoh adalah Grup Yazaki, di mana pemerintah memfasilitasi dialog sehingga rencana relokasi produksi dapat diminimalkan. Penyesuaian jumlah tenaga kerja dilakukan secara bertahap melalui berakhirnya masa kontrak tanpa harus melakukan PHK massal.

Selain itu, pemerintah juga terus mengawal penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan di sejumlah perusahaan manufaktur agar hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Harga Gas Dinilai Bukan Faktor Dominan

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai biaya gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri.

Berdasarkan kajian lembaganya, daya saing industri nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti strategi industri, permintaan pasar, efisiensi rantai pasok, produktivitas tenaga kerja, serta ketersediaan bahan baku.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya energi yang meliputi gas, listrik, dan bahan bakar hanya menyumbang sebagian kecil dari total biaya produksi industri. Sebaliknya, porsi terbesar berasal dari kebutuhan bahan baku dan bahan penolong yang mencapai lebih dari 60 persen pada sebagian besar sektor manufaktur.

Karena itu, menurut Komaidi, penurunan harga gas saja tidak akan secara otomatis meningkatkan daya saing industri apabila faktor-faktor fundamental lainnya belum diperbaiki.

Pemerintah Evaluasi Kebijakan Gas Industri

Pemerintah juga tengah mengevaluasi implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang selama ini diberikan kepada sektor industri prioritas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pasokan gas nasional sebenarnya masih mencukupi. Kenaikan harga hanya terjadi pada industri yang berada di luar skema HGBT.

Menurut Bahlil, penurunan produksi gas dari beberapa lapangan di Pulau Jawa membuat sebagian kebutuhan industri harus dipenuhi melalui distribusi Liquefied Natural Gas (LNG) dari wilayah Indonesia Timur. Proses distribusi tersebut menyebabkan biaya pasokan menjadi lebih tinggi dibandingkan gas pipa.

Ia memastikan pemerintah bersama Pertamina dan berbagai pemangku kepentingan sedang menyusun solusi agar pasokan energi bagi industri tetap terjaga tanpa mengganggu daya saing nasional.

Penguatan Industri Jadi Prioritas

Selain persoalan energi, pemerintah juga menilai penguatan sektor manufaktur harus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang lebih komprehensif.

Beberapa langkah yang tengah diprioritaskan antara lain menjaga stabilitas investasi, memperkuat rantai pasok nasional, memperluas pasar ekspor, meningkatkan produktivitas industri, serta mempercepat hilirisasi sumber daya alam.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan sektor industri sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

Perkembangan Terbaru

Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan sektor manufaktur Indonesia masih menghadapi tekanan akibat perlambatan perdagangan global dan ketidakpastian geopolitik. Namun pemerintah optimistis kondisi tersebut dapat diantisipasi melalui koordinasi lintas kementerian, pemberian insentif bagi industri padat karya, serta percepatan investasi di sektor strategis.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja guna mencari solusi bersama dalam menjaga keberlangsungan usaha tanpa mengorbankan tenaga kerja.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal, energi, investasi, dan ketenagakerjaan, pemerintah berharap sektor industri nasional tetap mampu bertahan, meningkatkan daya saing, serta mengurangi risiko PHK di tengah dinamika ekonomi dunia yang masih penuh tantangan.(hjm)